Undang Undang No. 32 Tahun 2009

Home »  Undang Undang No. 32 Tahun 2009

Undang Undang No. 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:

  1. Paragraf 3; Pasal 20 ayat 1 s/d 5 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup.
  2. Paragraf 4; Pasal 21ayat 1 s/d 5 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
  3. Paragraf 5; Pasal 22 ayat 1 menyatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”.
  4. Paragraf 6; Pasal 34 ayat 1 menyatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UP”.
  5. Pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa “Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat penyertaan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup”. Pasal 35 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria: a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan b. kegiatan usaha mikro dan kecil”.
  6. Pasal 35 Ayat 3 menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat penyertaan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri”
  7. Pasal 43 Ayat 1 huruf d menyebutkan bahwa “Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi internalisasi biaya lingkungan hidup”.
  8. Pasal 43 Ayat 3 menyebutkan bahwa “Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
  1. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
  2. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
  3. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
  4. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
  5. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
  6. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
  7. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
  8. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  1. Paragraf 12 Audit Lingkungan Hidup Pasal 48 menyebutkan bahwa “Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup”.
  2. Pasal 80 Ayat 1. menyebutkan bahwa “Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa :
  1. penghentian sementara kegiatan produksi;
  2. pemindahan saran produksi;
  3. penutupan saluran pembuangan pembuangan air limbah atau emisi;
  4. pembongkaran;
  5. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  6. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  7. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup”.
  1. Pasal 80 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Pengenaan paksaaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya”.

Sumber: OJK.com

 

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes